Presiden: Permudah Swasta Berinvestasi

JAKARTA - GETARPIJAR.COM - Presiden RI Joko Widodo meminta agar seluruh pihak, terutama para kepala daerah agar memberikan kemudahan bagi pihak swasta dalam berinvestasi.

"Kalau mereka ngurus izin, tolong dipermudah. Kalau bisa para bupati/walikota jemput bola kasih izin untuk pengusaha-pengusaha kecil, kayak warung-warung kecil itu," intruksi Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan pada acara Rakornas Investasi 2020 yang ditaja BKPM RI di Jakarta, Kamis kemarin.

Karena sebut Jokowi, kalau mereka dapat izin, maka akses mendapatkan modal ke perbankan akan lebih mudah. "Kalau tak dapat izin mana bisa," ucapnya.

Bahkan presiden menginstruksikan agar kemudahan berinvestasi di Indonesia terus membaik. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat 73. Di Asia, Indonesia masih kalah dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. "Kita hanya menang dari Laos dan Kamboja. Saya minta Indonesia harus di bawah 40. 73 itu nanggung," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah agar tidak menempatkan APBD di bank. Kalau APBD tidak dilaksanakan alias hanya disimpan di bank, tentu saja ekonomi masyarakat tidak tumbuh.

Tahun lalu, sebut Presiden, pada Oktober-November besar APBD seluruh Indonesia yang tersimpan di bank alias idle sebesar Rp220 triliun. Bahkan hingga Desember masih tersimpan sebesar Rp110 triliun.  "Mungut pajak itu sulit. Sudah dikasih uang oleh Kemenkeu, malah tidak dimanfaatkan. Padahal kalau uang itu dimanfaatkan, maka akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi," jelas Presiden.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat ditentukan oleh investasi. Semakin besar investasi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. "Semua negara berkutat bagaimana menumbuhkan investasi. Kalau arus modal masuk, peredaran uang makin banyak, pertumbuhan ekonomi makin meningkat," terangnya.

Presiden menyebut bahwa APBN dan APBD hanya berpengaruh sekitar 23 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. 77 persen justru ditentukan oleh dunia swasta. "Begitu pentingnya peran swasta," tegas Presiden lagi.

Hadir pada acara Rakornas yang diselenggaraalan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan mengusung tema "Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju" itu para menteri, para gubernur, termasuk Gubernur Riau H Syamsuar dan para bupati/walikota se-Indonesia.

Usai acara, menanggapi pernyataan Presiden tersebut, Gubri Syamsuar menyebut bahwa untuk APBD Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2019, minim Silpa. "Kalau Riau kecil," katanya.

Gubri menambahkan bahwa banyaknya APBD mengendap di bank pada akhir tahun antara lain karena biasanya pembayaran proyek/pekerjaan itu dalam jumlah besar memang di akhir tahun.

Biasanya proyek baru tuntas pelaksanaannya di akhir tahun. Sehingga pada bulan Oktober-November masih banyak APBD yang tersimpan di bank. Gubri bertekad bahwa untuk Riau pelaksanaan APBD akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. (mcr/Gpc)