Sekda Rohul Wakili Pjs Bupati Ikuti Secara Virtual Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 Oleh Presiden Jokow

GetarPijar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu (Rohul) H. Abdul Haris S.Sos M.Si mewakili Pjs Bupati Rohul Drs H. Masrul Kasmy M.Si mengikuti Video Conference (Vidcon) terkait penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga serta Buku Besar Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021.

Vidcon pemberian DIPA dan TKDD 2021 oleh Presiden RI Jokowi tersebut, diikuti Sekda Rohul bersama Inspektur Inspektorat Rohul Helfiskar SH MH, dari ruang kerjanya Kantor Bupati Rohul, mulai pukul 10.00 Wib, Rabu (25/11/2020).

Sekda Rohul H. Abdul Haris S.Sos mengaku Ada empat fokus yang ditekankan Presiden Jokowi pada acara penyerahan DIPA dan TKDD 2021. Pertama dijelaskan Abdul Haris, terkait penanganan kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang diutamakan untuk persiapan vaksinasi vaksin Covid-19. Penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan termasuk laboratorium.

Fokus kedua, berkaitan dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, tambah Sekda Rohul, yang menjadi perhatian Presiden Jokowi mengenai program pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 dinilai juga telah memberikan tekanan bagi pelaku usaha.

‘’Tentunya program pemulihan ekonomi ini sangat mendukung terhadap UMKM dan dunia usaha. Ini sangat kita apresiasi sekali, dimana di Kabupaten Rohul sendiri banyak usaha yang terdampak akibat Covid-19,’’ ujarnya.

Sedangkan fokus keempat, dalam penggunaan anggaran juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk reformasi struktural, sehingga menciptakan pondasi yang kuat bagi berbagai sektor.

Untuk diketahui, dalam acara penyerahan DIPA dan TKDD 2021 total dana transfer daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun. Alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.

Diantaranya bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, Infrastruktur Rp 417,17 triliun, Perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, Pembangunan Tekonologi Informasi Rp 26 triliun.(Kominfo/MV)