Sepakat Tambah 3 Pembahasan Ranperda

PEKANBARU - GETARPIJAR.COM - Pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau sepakati penambahan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di tahun 2020. Sehingga total Raperda yang jadi target dibahas di tahun 2020 menjadi 23 Raperda.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat Paripurna, dalam agenda Penyampaian Penambahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tahun 2020. Rapat dipimpin Wakil Ketua Hardiyanto didampingi Wakil Ketua yang lain Asri Auzar.

Dari pihak Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.  Turut hadir 43 Anggota DPRD Riau, Forkopimda, Asisten dan Kepala Satuan Kerja lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan undangan yang lain.

Disampaikan Hardiyanto, tiga Raperda tambahan tersebut adalah Raperda mengenai Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau Periode 2019- 024. Kemudian Raperda mengenai Perubahan Perda No 10 tahun 2015 tentang Tanah Ulayat, dan ketiga Raperda tentang Kearsipan.

"Tiga Ranperda itu merupakan Ranperda yang dikerjakan di tahun 2019. Tapi karena tidak cukup waktu dalam pembahasan dan memang juga memerlukan waktu panjang dalam pembahasan, maka dilanjutkan pembahasannya di tahun 2020," sebutnya dalam rapat yang ia pimpin.

Disampaikannya juga, sebelumnya untuk tahun 2020 sudah disepakati sebanyak 20 Raperda yang jadi target pembahasan. Delapan Raperda inisiatif DPRD Riau dan sembilan inisiatif Pemprov.  Tiga merupakan Raperda Kumulatif. 

Sementara itu, dalam Rapat Paripurna ini DPRD Riau juga menyampaikan Hasil Reses Masa Sidang I (September-Desember) Anggota DPRD Riau Periode 2019-2024. Anggota DPRD Riau Dapil Rohul meminta laporan hasil reses mereka dibacakan karena ada persoalan urgent masyarakat yang harus disampaikan. Sementara laporan hasil reses 7 dapil lainnya hanya disampaikan kepada pimpinan sidang.

Juru Bicara Anggota DPRD Riau Dapil Rohul Adam Syafaat mengungkapkan persoalan urgent yang disampaikan masyarakat pertama infrastruktur jalan melewati Rokan sudah terputus. Sehingga harga-harga barang naik.  "Kami harapkan kepada Wagubri hadir agar ini segera ditindaklanjuti Pemprov. Karena inj merupakan jalan provinsi, "terang Adam. 

Kedua, kata Politisi PKS ini, kondisi di Mahato harus menjadi perhatian khusus, karena ini juga sudah diviralkan di medsos khususnya wilayah Rohul. Ketiga, fasilitas ambulan di desa terpencil karena orang sakit susah membawanya, tidak hanya ambulan biasa diperlukan ambulan double gardan karena akses medan jalan yang susah dilewati.

Tidak hanya itu, peraoalan lainnya yang dikeluhkan masyarakat terkait persoalan listrik sebenarnya sudah menjadi kebutuhan pokok. "Tetapi masih banyak daerah terpencil di dusun-dusun daerah kabupaten Rohul yang belum masuk listrik," pungkas Adam. (MCR/Dtc/Gpc)