Hal Senada juga dilontarkan oleh Ketua LSM TPK Riau, M. Rafi mengatakan bahwa Jika permasalahan dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur yg di duga dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti ini tidak diselesaikan dengan segera maka kami akan menyurati Ombudsman RI Pusat dan Bapak Presiden agar melakukan Pemeriksaan secara ketat dan terperinci, ada apa sebenarnya dengan Lembaga Pemerintah yang di beri nama BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti, apakah Mereka kebal Hukum...? Kapan Perlu seluruh elemen kita ajak bersatu menyelesaikan dugaan Maladministrasi Kepegawaian di Meranti termasuk Permasalahan Keuangan, yg Notabenenya TPP ASN sampai saat ini baru Dibayarkan 3 bulan yaitu TPP Bulan Januari, Februari dan Maret 2024. Karena masalah TPP adalah masalah Perut, kita tahu bahwa rata rata gaji ASN sudah di potong Bank karena untuk kebutuhan membeli tanah rumah dan lain sebagainya. Para ASN hanya berharap pada TPP untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari hari dari kebutuhan rumah tangga sampai kebutuhan anak sekolah. Ini perlu dipikirkan oleh Pejabat Tinggi Meranti, tutup Rapi.
Dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur Oleh BKPSDM Pemkab Meranti Terkait Pengangkatan Kadishub Tertanggal 7 Desember 2023, Menjadi Perhatian Khusus Ombudsman RI Perwakilan Riau
Dugaan Maladministrasi Penyimpangan Prosedur Oleh BKPSDM Pemkab Meranti Terkait Pengangkatan Kadishu
