Usai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) terkait pengaduan sengketa lahan sawit tersebut, Senin (27/5), Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir melihat konflik ini memanas karena pengusaha melihat tidak ada perlindungan investasi dari pemerintah. Parahnya, ada dugaan kuat bahwa aparat negara turut membantu salah satu pihak yang bersengketa, dan disebut-sebut orang kuat.
